Kabar Lalan ~Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa keberhasilan pemerintah dalam membebaskan 10 WNI sandera kelompok Abu Sayyaf bisa dicapai berkat kolaborasi antara upaya diplomasi dan operasi intelijen.
Luhut menjelaskan, selama ini, Panglima TNI telah mengerahkan segala kekuatan yang dimiliki untuk melakukan operasi intelijen, bersamaan dengan dilakukannya upaya diplomasi di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri RI.
"Kombinasi intelijen dan diplomasi itu berjalan bersama," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Senin (2/5/2016) malam.
Luhut menjelaskan, operasi intelijen yang dimaksud bukan dalam rangka mengirimkan pasukan khusus ke wilayah Filipina.
Menurut Luhut, selama upaya pembebasan, Pemerintah Indonesia selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina dengan bertukar informasi, nasihat strategi, dan asistensi.
"Pemerintah Indonesia belum sampai pada tahapan mengirimkan pasukan khusus, tetapi dalam mengirimkan penasihat dan asistensi memang iya," ucapnya.
Selain itu, Luhut menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak mengeluarkan biaya untuk membayar tebusan kepada kelompok Abu Sayyaf agar 10 WNI yang disandera tersebut dibebaskan.
(Baca juga: Istana Pastikan Pembebasan Sandera WNI Tidak Gunakan Uang Tebusan)
Dia juga mengatakan bahwa banyak pihak di luar pemerintah membantu upaya pembebasan. Namun, faktor terbesar keberhasilan pembebasan dipengaruhi oleh komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Benigno Aquino.
"Sebenarnya, banyak pihak yang membantu kita. Tetapi, dukungan penuh Pemerintah Filipina yang bikin kita sukses. Kalau ada kelompok di luar pemerintah yang bantu, itu betul, tetapi in the end, komunikasi Presiden dengan Presiden Aquino yang berpengaruh," kata Luhut.
Saat ini, kata Luhut, pemerintah kembali fokus dalam mengupayakan empat WNI yang masih disandera. (Baca: Pemerintah Terus Upayakan Pembebasan 4 WNI yang Disandera Abu Sayyaf)
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pun menegaskan hal yang sama seusai mengadakan rapat dengan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantyo.
"Dalam rapat tadi, kita membahas soal pembebasan empat WNI yang masih disandera. Jadi, kita akan segara berkoordinasi untuk mengupayakan pembebasan sandera yang lain," kata Retno seusai rapat terbatas, Senin.
Luhut menjelaskan, selama ini, Panglima TNI telah mengerahkan segala kekuatan yang dimiliki untuk melakukan operasi intelijen, bersamaan dengan dilakukannya upaya diplomasi di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri RI.
"Kombinasi intelijen dan diplomasi itu berjalan bersama," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Senin (2/5/2016) malam.
Luhut menjelaskan, operasi intelijen yang dimaksud bukan dalam rangka mengirimkan pasukan khusus ke wilayah Filipina.
Menurut Luhut, selama upaya pembebasan, Pemerintah Indonesia selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Filipina dengan bertukar informasi, nasihat strategi, dan asistensi.
"Pemerintah Indonesia belum sampai pada tahapan mengirimkan pasukan khusus, tetapi dalam mengirimkan penasihat dan asistensi memang iya," ucapnya.
Selain itu, Luhut menegaskan bahwa pemerintah sama sekali tidak mengeluarkan biaya untuk membayar tebusan kepada kelompok Abu Sayyaf agar 10 WNI yang disandera tersebut dibebaskan.
(Baca juga: Istana Pastikan Pembebasan Sandera WNI Tidak Gunakan Uang Tebusan)
Dia juga mengatakan bahwa banyak pihak di luar pemerintah membantu upaya pembebasan. Namun, faktor terbesar keberhasilan pembebasan dipengaruhi oleh komunikasi antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Filipina Benigno Aquino.
"Sebenarnya, banyak pihak yang membantu kita. Tetapi, dukungan penuh Pemerintah Filipina yang bikin kita sukses. Kalau ada kelompok di luar pemerintah yang bantu, itu betul, tetapi in the end, komunikasi Presiden dengan Presiden Aquino yang berpengaruh," kata Luhut.
Saat ini, kata Luhut, pemerintah kembali fokus dalam mengupayakan empat WNI yang masih disandera. (Baca: Pemerintah Terus Upayakan Pembebasan 4 WNI yang Disandera Abu Sayyaf)
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi pun menegaskan hal yang sama seusai mengadakan rapat dengan Menko Polhukam Luhut Pandjaitan dan Panglima Tentara Nasional Indonesia Gatot Nurmantyo.
"Dalam rapat tadi, kita membahas soal pembebasan empat WNI yang masih disandera. Jadi, kita akan segara berkoordinasi untuk mengupayakan pembebasan sandera yang lain," kata Retno seusai rapat terbatas, Senin.
Sumber : Kompas
0 komentar:
Post a Comment