Kabar Lalan ~ Dalam beberapa pekan terakhir, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat mulai sering melontarkan berbagai kritik terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Padahal, sejumlah kebijakan yang dikritiknya adalah kebijakan yang merupakan ide dan gagasan Gubernur Basuki Tjajaja Purnama alias Ahok.
Kebijakan-kebijakan yang dikritik Djarot misalnya seperti penerapan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil (PNS), kewajiban untuk menguasai aplikasi Qlue bagi Ketua RT/RW, hingga yang terbaru kritikan terhadap keberadaan petugas pemeliharaan sarana dan prasarana umum (PPSU).
Gaji PNS Dalam hal penerapan gaji PNS, Djarot menilai besaran gaji dan tunjangan PNS DKI Jakarta yang diterapkan terlampau tinggi. Meski pada awalnya diharapkan bertujuan menghindari praktik korupsi, Djarot menganggap pada kenyataannya praktik korupsi masih tetap terjadi.
"Kita harus introspeksi gaji pegawai di Jakarta. Setahun bisa menghabiskan Rp 18,6 triliun, sudah termasuk dengan gaji PHL (Pekerja Harian Lepas). Soalnya, kalau menurut hemat saya, dengan gaji segitu kan maunya tidak ada korupsi. Tapi kan tetap ada (korupsi)," kata Djarot, di Jakarta, Selasa (5/4/2016).
Sumber : Kompas
0 komentar:
Post a Comment